JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kondisi demokrasi di Indonesia tidak baik-baik saja. <br /> <br />Menurutnya, betul bahwa misal pemilu berjalan sesuai rencana, namun yang perlu dikritisi adalah apakah pemilu free and fair, tidak ada kecurangan, jujur dan adil? Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan soal legitimasi pemerintahan sekarang. <br /> <br />Di sisi lain, koalisi saat ini sudah terlalu besar. Pengambilan keputusan bukan diambil individu. Pada akhirnya keputusan soal Undang-Undang. <br /> <br />"DPR sebagai institusi juga mesti kita baca, ini legislatif lho, wakil rakyat. Kalau mereka tidak bersikap terhadap isu-isu besar. Mestinya sudah ada pansus MBG, karena banyak korbannya. Tapi kan enggak ada. Semua hanya ada narasi di media massa dan media sosial," katanya. <br /> <br />Kepala Staf Kepresidenan, M. Qodari mengatakan dalam masyarakat ada berbagai macam kelompok aspirasi dan pemikiran. Ketika bicara demokrasi, otomatis di dalamnya ada ruang kompetisi. Ruang-ruang ketidakpuasan otomatis akan diambil partai tertentu. Karena ada yang tidak puas, itu harus disuarakan oleh parlemen, aktivis, supaya yang tidak puas punya perwakilan. <br /> <br />"Pemerintah menyadari sepenuhnya kebijakan publik tidak sempurna, ada blind spot di sana. Fungsi aktivis untuk mengingatkan kami agar lebih baik," katanya. <br /> <br />Bagaimana menurut Anda? <br /> <br />Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/Jp7YsnxqJcw <br /> <br /> <br /> <br />#prabowo #gibran #pemerintahan <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/624735/bivitri-mestinya-ada-pansus-mbg-karena-sudah-banyak-korbannya-satu-meja
